[HOAKS] Perizinan Pondok P「The rules of baccarat」esantren Juga Diatur dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja

  • 时间:
  • 浏览:0
  • 来源:IndonesiaGaming

Hingga The ruThe rules of baccaratles of baccaratminggu (11/10/2020), status The rules of baccaratdi atas sudah mendapat 400 komentar dan dibagikan 674 kali.

Jika tidak memenuhi syarat itu, dapat dikenakan pidana maksimal 10 tahun dan atau denda Rp 1 miliar.

Akun Facebook Gus Imam pada Selasa (6/10/2020) mengedarkan status soal keharusan pondok pesantren berbadan hukum pendidikan dan izin dari pemerintah pusat yang diatur dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

Dalam salah satu pernyataannya, Presiden Joko Widodo menyatakan perizinan pendidikan secara umum tidak diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren. 

KOMPAS.com - Beredar narasi di media sosial bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja mengharuskan pondok pesantren berbadan hukum pendidikan dan memiliki izin dari pemerintah pusat.

Mengacu pada draf final RUU Omnibus Law yang disahkan DPR pada Senin (5/10/2020), tidak ada ketentuan yang mengatur soal pondok pesantren.

Status berjudul "Pesantren pun Dilibas dengan Omnibus Law" itu juga mengklaim bahwa RUU Cipta Kerja memuat sanksi bila melanggar kewajiban tersebut. Sanksi berupa pidana maksimal 10 tahun dan atau denda Rp1 miliar.

"PESANTRENPUN DILIBAS DENGAN OMNI BUS LAW

"Semua Ponpes/Pondok Pesantren harus berbadan hukum Pendidikan dan ijin dari Pemerintah Pusat. Jika tidak, penyelenggaraanya bisa dipidana maksimal 10 tahun dan/atau denda Rp. 1.000.000.000. Bayangkan sulit dan lamanya ijin itu keluar, lantas bagaimana nasib pesantren-pesantren yang berada di pelosok Indonesia. (RUU Omnibus Law Cipta Kerja Pasal 53 (1), 62 (1) & 71), Sedangkan RUU Omnibuslaw tentang pendidikan Non Formal Formal Pasal 71 jelas 10 Tahun Pidana/Penjara dan/atau denda Rp. 1.000.000.000".Disampaikan Oleh KH. Bukhory Yusuf, Lc, MA komisi 3 DPR RI Fraksi PKS pada Diskusi Publik Potensi Bahaya RUU OmniBusLaw Cipta Kerja Bagi Pesantren dan Pendidikan Non Formal di Jakarta."

Pada Agustus 2020, Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan, aturan soal pondok pesantren diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Daftarkan email

Berikut isi lengkap statusnya:

Status Facebook soal Omnibus Law UU Cipta Kerja mengatur status hukum dan izin pondok pesantren serta sanksi bagi pelanggar.